Kajian Penyimpangan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi yang Menjadi Dakwaan Praktik Korupsi di Indonesia

https://doi.org/10.5614/jts.2021.28.2.11

Authors

  • Eka Priska Kombong Gadjah Mada University
  • Arief Setiawan Budi Nugroho Gadjah Mada University
  • Richo Andi Wibowo Gadjah Mada University

Keywords:

permasalahan konstruksi, penyimpangan proyek, kasus korupsi, putusan Mahkamah Agung, kerugian negara

Abstract

Abstrak

Permasalahan konstruksi tidak jarang menjadi indikator adanya penyimpangan perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proyek konstruksi termasuk penyimpangan tindak pidana korupsi. Tingginya kasus korupsi pada pengadaan dan pelaksanaan proyek konstruksi menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini. Telaah mendalam terhadap permasalahan dan penyimpangan yang menjadi dasar putusan hakim dalam memutuskan kasus konstruksi menjadi kasus korupsi merupakan tujuan dari penelitian ini. Data yang digunakan berupa putusan-putusan kasasi kasus korupsi diperoleh dari laman repositori Mahkamah Agung. Hasil kajian menunjukan bahwa umumnya permasalahan dan penyimpangan yang terjadi pada kasus korupsi proyek konstruksi adalah berupa hasil-hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak, baik secara kualitas maupun kuantitas, yang pada akhirnya penyimpangan tersebut diputuskan sebagai perbuatan melawan hukum oleh hakim. Pejabat pemerintah dan/atau penyedia jasa yang menangani proyek menjadi pihak yang dianggap lalai atas terjadinya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara sehingga dinyatakan telah melakukan tindak pidana korupsi meskipun bentuk umum tindak pidana korupsi tidak selalu terdapat di dalamnya. Berdasarkan kajian terhadap 18 putusan kasus korupsi, hanya terdapat empat kasus yang mengadung tindak pidana korupsi berupa tindakan suap-menyuap, pemerasan dan benturan dalam kepentingan, serta 14 putusan lainnya secara umum berupa ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak yang kemudian juga dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana korupsi.

Kata-kata kunci: Permasalahan konstruksi, penyimpangan proyek, kasus korupsi, putusan Mahkamah Agung, kerugian negara.

Abstract

Specifications unfulfillment frequently becomes an indicator of construction project deviations, including corruption. The high number of corruption cases in the procurement and implementation of construction projects is the background for this research. To dig in-depth knowledge of the circumstance, we carried out a study to find the issues and deviation in the implementation of construction projects which wew used as the basis for the judge’s decision. We obtained data on the corruption of construction projects from cassation decisions on the Mahkamah Agung repository page. The result shows that, in general, the deviation issues occurred due to the differences between implemented works and the contract, which the judges considered them as unlawful acts. The staff of government representatives who in charge of handling the project and or person in charge of the construction providers subsequently became a party deemed negligent of such deviations and state losses. They are declared to have committed a criminal act of corruption even though there is not always any direct evidence of general forms of corruption. Study of 18 supreme court decisions, we found that there were only four cases were proven to contain corruption in the chronology of the verdicts: an act of bribery, extortion, and conflicts of interest and 14 other were generally in the form of a work inconsistencies with the contract which was later also categorized as corruption.

Keywords: Construction problems, project deviation, corruption cases, supreme court decisions, state losses.

 

Author Biographies

Eka Priska Kombong, Gadjah Mada University

Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan

Arief Setiawan Budi Nugroho, Gadjah Mada University

Lecturer at the Department of Civil and Environmental Engineering, Gadjah Mada University

Richo Andi Wibowo, Gadjah Mada University

Lecturer at the Department of State Administrative Law, Gadjah Mada University

References

Djatnika., S., S., 2018. Penyelesaian Sengketa Konstruksi. Jakarta: BANI.

Ervianto, W., I. 2017. Praktek Korupsi Dalam Proyek Konstruksi. Jakarta: Seminar Nasional UPH.

Indonesia Corruption Watch. 2018. Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018. Jakarta: ICW.

Kaming, P., F., & Panuntun, D., 2012. Penyimpangan Perilaku Para Pelaku Jasa Konstruksi. Jakarta: Konferensi Nasional Teknik Sipil Universitas Trisakti.

Khair, M., N., A., 2014. Analisis Pola Korupsi di Lembaga Pemerintah Indonesia. Semarang: Universitas Diponegoro.

Kurniawan, F., 2016. Jenis Sengketa yang Sering Terjadi Pada Proyek Konstruksi di Surabaya. Surabaya: Jurnal Manajemen Konstruksi Hal. 227-232.

Paramestri, Ica., dkk. 2013. Analisis Kasus Korupsi Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Kota Slawi di Kabupaten Tegal. Semarang: Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro.

Pemerintah Indonesia. 1999. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 54. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Indonesia. 2000. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 64. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Indonesia. 2010. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa. Bogor: Sekretariat Negara.

Pemerintah Indonesia. 2017. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 11. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Indonesia. 2003. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa. Bogor: Sekretariat Negara.

Published

2021-09-03