IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BELA NEGARA DI PERBATASAN : STUDI KASUS DI PROVINSI PAPUA

Syarifudin Tippe

Abstract


Sejak dimulainya proses integrasi ke wilayah NKRI pada tahun 1963 hingga kini, Papua tidak pernah luput dari konflik vertikal dan horizontal, yang implikasinya antara lain merefleksikan ancaman disintegrasi bangsa yang cukup serius. Berbagai upaya pemerintah di semua aspek kehidupan telah dilaksanakan, namun belum berhasil. Penelitian CDBR (Center for Defence Boundary Research) Unhan (Universitas Pertahanan Indonesia) ini fokus pada implementasi kebijakan bela negara sebagai bagian penting dari kebijakan Kementerian Pertahanan RI, khususnya mengevakuasi cara implementasi yang digunakan. Tujuannya adalah untuk memantapkan nasionalisme Indonesia bagi semua pihak terkait dalam rangka memberikan dukungan terhadap pemecahan berbagai masalah di Papua. Grounded Theory yang digunakan sebagai metode penelitian ini berdasar pada deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan temuan penelitian, metode ini menghasilkan tiga isu atau tema yaitu: (1) politik NKRI vs politik abolisi; (2) pemberdayaan masyarakat; dan (3) keamanan dan pengamanan perbatasan; Ketiga tema tersebut mencerminkan dua hal: pertama merupakan fenomena yang lebih bernuansa sosial-budaya masyarakat Papua sehingga dibutuhkan pendekatan teori antropologi sosial budaya, kedua karena masalah pokok yang diteliti adalah masalah pertahanan, khususnya implementasi kebijakan bela negara, rujukan keilmuan yang lebih tepat adalah pertahanan. Berdasarkan temuan di atas, diperlukan proses sintesis antara ilmu pertahanan yang bernuansa sosial-budaya dan antropologi sosial budaya. Proses analisis dan sintesis di atas melahirkan sebuah teori baru yang disebut “antropologi pertahanan”. Artinya, teori tersebut sekaligus menunjukkan cara yang paling tepat untuk mengimplementasikan kebijakan bela negara di Papua. Keywords: Implementasi kebijakan bela negara; masyarakat perbatasan Papua; antropologi pertahanan. Since the beginning of its integration into the Republic of Indonesia in 1963 until now, Papua has never been free from vertical and horizontal conflicts, the implications of which reflect serious threats of disintegration. Various efforts of the Government in all aspects of life have been implemented, but to no avail. CDBR (Center for Defense Boundary Research) of Unhan (Indonesian University of Defense) focuses on the implementation of the state defense policy as an important part of the policy of the Ministry of Defence, in particular in evacuating the method of implementation used. The goal is to strengthen Indonesian nationalism among all parties involved in order to provide support for solving various problems in Papua. Grounded Theory used as a research method is based on a qualitative descriptive analytical approach. Based on the research findings, this method produces three issues or Implementasi Kebijakan Bela Negara di Perbatasan: Studi Kasus di Propinsi Papua Jurnal Sosioteknologi Edisi 29 Tahun 12, Agustus 2013 417 themes, namely: (1) Indonesian homeland politics versus political abolition, (2) society empowerment, and (3) border safety and security. The three themes reflect two things: the first is a phenomenon that has more socio-cultural nuance of the Papuans and thus needs an approach of socio-cultural anthropological theory; the second is that as the subject matter studied is a matter of defense, in particular the implementation of the state defense policy, the more appropriate scientific references are those of defense. Based on the findings, a synthetical process between the science of defense with socio-cultural nuance and socio-cultural anthropology is needed. The analytical and synthetical process above results in a new theory called "Defense Anthropology". It means that the theory also shows the most appropriate way to implement the policy to defend the state in Papua. Keywords: Implementation of policies to defend the state; Papuan communities in the borders; defense anthropology.

Full Text:

PDF

References


BNPP. 2011. Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan di Indonesia Tahun 2011 – 2025.

EriksenTH. 2001. Small Places, Large Issues: An Introduction To Sosial And Anthropology.Second Edition. London.

Gibbons, A. 1981. The Moody Bible Institute of Chicago. Chicago: USA.

Handelman, D. 1977. Ethnic Groups:An International Periodical of Ethnic Studies Bronx. New York, Vol.1, No. 3.

Hurs, H. 2001. Territorial authonomy; Permanent solution or step toward seccesion http://www.indonesia missionny.or/issuebaru/Mission/empwr/paper_HurstHannum_1.pdf

Biro Hukum, Setjen Dephan. 2007. Buku Himpunan Perundang-Undangan yang terkait dengan Penyelenggaraan Pertahanan Negara, al UU No. 34 tentang Tentara Nasional Indonesia, Jakarta :Departemen Pertahanan RI.

La Ode, MD. 2012. Etnis Cina Indonesia dalam Politik di Era Reformasi. Jakarta :Yayasan Obor Indonesia.

Leifer, M. 1980. Conflict and Regional Order in South-East Asia. London : International Institute for Strategic Studies.

Magenda,B.Djabir. 2001.Terlstra No. 64, Januari--February 2001, hal. 50-56.

Moleong,LJ. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi. Bandung : Remaja Rosda Karya.

Morgenthou, Hans J. Politic among Nation Soepandji, B.S. 2010. Naskah Bahan ajar Pembinaan Bela Negara, Ditjen Pothan. Jakarta :KEMHAN.

Soekarno.1963. Di Bawah Bendera Revolusi, Jilid Pertama, Cet. Kedua, Jakarta.

Solossa, JP. 2005. Otonomi Khusus Papua: Mengangkat Martabat Rakyat Papua Dalam NKRI. Jakarta :Pustaka Sinar Harapan.

Sukidin, B. 2002. Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro. Surabaya :Insan Cendekia Surabaya.

Sutisna, S. 2006. Pandang Wilayah Perbatasan Indonesia. Pusat Pemetaan Batas Wilayah. Jakarta: BAKOSURTANAL.

Sutisna, S., S. Sumarsono, dkk. 2012. Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Perbatasan NKRI, Kemitraan.

Sutisna, S., MD. La Ode, dkk. 2012. Laporan dan Dokumentasi Survei Lapangan dalam rangka Pengkajian Manajemen Perbatasan di Provinsi Papua. Jakarta: UNHAN.

Teteray, B. 2012. Nasionalisme Ganda Orang Papua. Jakarta : PT Kompas Media Nusantara.

Tippe, S. 2012. “Hasil penelitian tentang antropologi pertahanan”. Diterbitkan dalam Jurnal Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia. Jakarta : Unhan.

Weiner, M. 1966. Political Integration and Political Development, Dalam Jasson L Finkle dan Richard W. Gable, Political Development and Social Change. New York :John Wiley.

Undang Undang RINo. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Undang Undang RINo. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang Undang RINo. 34 tahun 2004 tentang TNI Undang Undang RI No. 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara

Perpres No. 12 tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Perpres No. 41 tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara.




DOI: http://dx.doi.org/10.5614%2Fsostek.itbj.2013.12.29.6








View My Stats

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.