Penilaian Kinerja Pelayanan Infrastruktur Dasar Kawasan Metropolitan di Indonesia (Kasus Studi: Air Bersih, Air Limbah, Drainase, dan Sampah)

Herbert Adiputra Lumbanbatu

Authors

Herbert Adiputra Lumbanbatu Kementerian Pekerjaan Umum

Abstract

Kawasan metropolitan di Indonesia menghadapi kompleksitas untuk menyediakan dan mengelola infrastruktur metropolitan sehingga berakibat buruknya kinerja pelayanan infrastruktur metropolitan. Persoalan yang diangkat pada artikel ini adalah belum diketahui kinerja pelayanan infrastruktur metropolitan pada kawasan metropolitan di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menilai dan membandingkan kinerja pelayanan infrastruktur metropolitan pada kawasan metropolitan di Indonesia dengan karakter pelayanan infrastruktur metropolitan yang ideal serta implikasi kebijakan untuk meningkatkan kinerja pelayanan infrastruktur metropolitan yang dapat diterapkan pada tiap kawasan metropolitan di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan belum satupun kawasan metropolitan di Indonesia yang sesuai dengan karakter pelayanan infrastruktur metropolitan ideal. Hal ini dikarenakan belum memenuhi seluruh indikator studi yang merepresentasikan karakter pelayanan infrastruktur metropolitan ideal. Dari seluruh kawasan metropolitan di Indonesia hanya Metropolitan Sarbagita sajalah yang paling banyak memenuhi indikator pelayanan infrastruktur metropolitan ideal yaitu memenuhi 13 (tiga belas) indikator dari 34 (tiga puluh empat) indikator karakter pelayanan infrastruktur metropolitan ideal.

Kata kunci: infrastruktur metropolitan, penilaian kinerja pelayanan, kesesuaian dengan karakter pelayanan infrastruktur metropolitan ideal, dan implikasi kebijakan

Metropolitan area in Indonesia, in reality to face the complexity of providing and managing infrastructure metropolitan resulting in poor performance of metropolitan infrastructure services. The issues raised in this article is not yet known performance of infrastructure services in metropolitan metropolitan areas in Indonesia. This article aims to assess and compare the performance of infrastructure services in the metropolitan metropolitan area in Indonesia, with the character of the ideal metropolitan infrastructure services as well as policy implications for improving the performance of metropolitan infrastructure services that can be applied to any metropolitan area in Indonesia. The analysis showed that none has been metropolitan areas in Indonesia in accordance with the character of the ideal metropolitan infrastructure services. This is because studies have not met all indicators that represent the character of the ideal metropolitan infrastructure services. Of all metropolitan areas in Indonesia only Metropolitan Sarbagita alone the most fulfilling ideal indicator of metropolitan infrastructure services that meet the 13 (thirteen) indicator of 34 (thirty-four) character indicator ideal metropolitan infrastructure services.

Keywords: metropolitan infrastructure, assessment of service performance, compatibility with the character of the ideal metropolitan infrastructure services, and policy implications

References

Camagni et al. Analysis Towards Sustainable City Policy: An Economy-environment Technology Nexus, Ecological Economics 24, 103 - 118, Elsevier Science B. V, (1998).

Dikun, Suyono. Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur. Bandung:Bunga Rampai

Grigg, Neil. Infrastructure Engineering and Management. John Wiley and Sons, (1988).

Gie, Kwik Kian. Infrastruktur Indonesia Sebelum, Selama dan Pasca Krisis. Jakarta:Bappenas, (2002).

Oetomo, Andi. Kelembagaan Kawasan Metropolitan. . Direktorat Jenderal Penataan Ruang : Departemen Pekerjaan Umum, (2006).

Oetomo, Andi. Kelembagaan Kerjasama Antar Daerah Untuk Pengembangan Infrastruktur Makro Wilayah. Bandung, (2008).

Suryokusumo, R. Ferry Anggoro. Pelayanan Publik dan Pengelolaan Infrastruktur Perkotaan. Yogyakarta:Sinergi Publishing, (2008).

Winarso et al. Metropolitan di Indonesia : Kenyataan dan Tantangan dalam Penataan Ruang. Direktorat Jenderal Penataan Ruang : Departemen Pekerjaan Umum, (2006).

Chreod, Ltd. China Metropolitan Infranstructure Management : Initial Stock-taking

Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air MInum

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Di Daerah

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 18 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Keputusan Menteri Dalam Negeri No 47 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum

Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia No 327/KPTS/M/2002 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Metropolitan

Keputusan bersama Walikota Denpasar, Bupati Badung, Bupati Gianyar, dan Bupati Tabanan No 357 Tahun 2001, No 1043 A Tahun 2001, No 130 Tahun 2001, No 150 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Badan Pengatur dan Pengendalian Kebersihan, Badan Pengelola Kebersihan Serta Fasilitasi Pembentukan Badan Pengawas Pengelolaan Kebersihan dan Tata Kerja di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan.

SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan

Lingkungan Perumahan di Perkotaan.