Peta Tunggal BPN Untuk Peningkatan Kualitas Sistem Pendaftaran Tanah (Permasalahan, Peluang dan Alternatif Solusinya)

Agoes S Soedomo, Agus Indra Murti

Abstract


Abstrak. Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan pertanahan perlu memanfaatkan kemajuan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan untuk dapat memudahkan dalam mencapai tujuan pelaksanaan pendaftaran tanah. Pendaftaran Tanah yang baik akan dapat memberikan jaminan kepastian hukum, menyediakan informasi pertanahan dan terselenggaranya Tertib Administrasi Pertanahan. Jaminan kepastian hukum atas sebidang tanah secara khusus, dicerminkan dalam kesiapan dan kelengkapan data spasial. Kondisi peta pendaftaran tanah yang dihasilkan sampai saat ini oleh kantor dilingkungan BPN sampai saat ini, sangat beragam dalam bentuk sumber data, skala, kualitas, dan sistem koordinat penyajian data, terutama wilayah di luar pulau Jawa. Dengan demikian,  perlu dilaksanakan standardisasi sistem koordinat yang telah dituangkan pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 Tahun 1997 pasal 3 yaitu Sistem Koordinat dengan proyeksi TM 3º. Peta pendaftaran, sebagai parameter utama informasi pertanahan, memerlukan perbaikan kinerja dan pengadaan yang semakin mendesak, dengan meningkatnya kecepatan kebutuhan informasi. Perkembangan teknologi berupa penyediaan data, seperti ETS, GPS ataupun citra satelit, dan perangkat lunak pengelolaan data, akan dapat meningkatkan layanan kebutuhan informasi dalam akurasi dan presisi sesuai dengan harapan.

 

 

Kata kunci : Peta Pendaftaran, Sistem Koordinat, Standardisasi, Sistem proyeksi peta TM-3


Full Text:

PDF

References


Danoedoro, P. (1996), Pengolahan Citra Digital Teori dan Aplikasinya dalam Bidang Penginderaan Jauh, Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Jensen, Jr (1996), Introductory Digital Image Processing: A Remote Sensing Perspective, Prentice Hall, New Jersey

Lillesand, T. W. dan Kiefer, R.W. (1997). Penginderaan Jauh dan Intepretasi Citra. Penerjemah Dulbahri, P. Suharsono, Hartono, dan Suharyadi. Penyunting Sutanto. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

Munir Rinaldi (2004), Pengolahan Citra Digital dengan Pendekatam Algoritmik, Penerbit Informatika, Bandung

Ashbly N and JJ. Spilker. Jr., (1997), Chap 18 in The Global Positioning System : Theory and Applications, Vol I, B.W. Parkinson, JJ. Spilker Jr. Eds. American Institute of Aeronautics and Astronautics Inc., Washington DC.

Budiman, I (2007), Peningkatan Kualitas Data Spasial PBB Menggunakan Transformasi Koordinat dengan Pendekatan Iterative Closest Point (ICP) Algorithm terhadap Segmentasi Objek di Citra QuicBird, Tesis Program Magister Administrasi Pertanahan, ITB, Bandung

Purworahardjo, Umaryono (1994), Sistem Dan Transformasi Koordinat, Lab. Pemetaan Darat Jurusan Teknik Geodesi, ITB, Bandung.

Purworahardjo, Umaryono (2000), Hand Out Sistem Dan Transformasi Koordinat, Jurusan Teknik Geodesi, ITB, Bandung

Wellenhof, B.H., Lichtenegger. H., and Collins, J. (1992), Global Positioning System Theory and Practice, Third Edition, Springer Verlag Wien, New York.

PCI, 2001a, (2001), Polynomial Transformations, GEO_Intelligence Solution, Richmond Hill, Ontario, Canada.

Abidin, H.Z (1997), Pemanfaatan GPS Dalam Bidang Pertanahan, Majalah Survey dan Pemetaan Vol XII, No1, Maret 1997, Ikatan Surveyor Indonesia, Bandung.

Abidin, H.Z., (2000), Penentuan Posisi dengan GPS dan Aplikasinya, Cetakan Kedua, PT. Prandnya Paramitha, Jakarta.

Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997.

Petunjuk Teknis PMNA/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997, Materi Pengukuran dan Pemetaan Pendaftaran Tanah.

Standarisasi Spesifikasi Teknis Pengukuran Kerangka Dasar Kadastraal, Ref. No. 01.0-STD-PT.03, Badan Pertanahan Nasional.

Standarisasi Pemetaan Indeks Grafis Dan Up Dating Peta Pendaftaran Tanah dan Kontrol Kualitas, Ref. No. 04.00-STD-PT.03. Badan Pertanahan Nasional.