Meninjau Kembali Persoalan Hukum Kerangka Peraturan Penataan Ruang Kota Di Indonesia

Authors

  • Denny Zulkaidi

Abstract

The provision of regulatory framework for urban planning in Indonesia still needs to be discussed. Though the Spatial Planning Act of 1992 has amended the SVO 0f 1948, there are a number of legal aspect problems that have not been touched on or solved by those Act These problems include incomplete urban planning provisions in the Spatial Planning Act, unavailability of implementing government regulations as designated in the Act, improver form of legislation, and incoherence urban planning related legislation. Regarding these problems, urban planning regulatory framework should immediately perfected and completed.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Undang-undang Dasar 1945

Stadsvormingsordonantie, Stbd. 1948/168

Stadsvormingsverordening, Stbd. 1949/40

Undang-undang Nomor 24/1992 tentang Penataan Ruang

SE Mendagri Nomor Pemda 18/3/6 tentang Perencanaan Pembangunan Kota untuk Ibukota Kabupaten

Permendagri Nomor 4/1980 tentang Penyusunan Rencana Kota

SKB Mendagri dan Menteri PU Nomor 650-1595 dan Nomor 503/KPTS/1985 tentang Tugas-tugas dan Tanggung Jawab Perencanaan Kota

Kepmen PU Nomor 640/KPTS/1985 tentang Perencanaan Tata Ruang Kota

Kepmendagri Nomor 650-658/1985 tentang Keterbukaan Rencana Kota untuk Umum

Permendagri Nomor 7/1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia

Permendagri Nomor 2/1987 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kota

Kepmendagri Nomor 59/1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Permendagri Nomor 2/1987 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kota

Inmendagri Nomor 14/1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan

SE Mendagri Nomor 650/2109/Bangda/1988 tentang Petunjuk Pemantapan Penyiapan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pemeliharaan P3KT

SE Mendagri Nomor 650-1164/Bangda/1988 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kota Ibukota Kecamatan

Badrulzaman, Mariam D. "The Legal System of Indonesia," dalam Modern Legal Cyclopedia, Vol. 2: Pacific Rim, penyunting Kenneth R. Redden (Buffalo, NY: William S. Hein & Co., 1984)

Bogaers, Erica dan de Ruijter, Peter. "Ir. Thomas Karsten and Indonesian Town Planning, 1915-1940," dalam The Indonesian City: Studies in Urban Development and Planning, penyunting J.M. Nas (Dodrecht-Holland; Cinnaminson-USA: Foris Publication, 1986), hlm. 71-88

Djasriain, Eka A. "Menemukenali Sumber Hukum Penataan Ruang," Berita IAP 3:1992/1993, Juli 1993, hlm. 7-9, 14

Dunkerley, Harold B. "Introduction and Overview," dalam Urban Land Use Policy: Issues and Opportunities, penyunting Harold B. Dunkerley (Washington: Oxford University Press, 1983)

Farvacque, Catherine dan McAuslan, Patrick. Reforming Urban Land Policies and Institutions in Developing Countries (Washington: the World Bank, 1992)

Gibson, Dale. "The Constitutional Position of Local Government in Canada," Mantoba Law Journal 11:1, 1980, hlm. 1-19

Giebels, Lambert J, "JABOTABEK: An Indonesian Dutch Concept on Metropolitan Planning of the Jakarta-Region," dalam The Indonesian City: Studies in Urban Development and Planning, penyunting J.M. Nas (Dodrecht-Holland; Cinnaminson-USA: Foris Publication, 1986), hlm. 101-115

Hossein, Benyamin. "Kaitan UU Pemerintahan Kota dengan SVO 1948 dan UU Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang," makalah disajikan dalam Seminar tentang Undang-undang Pemerintahan Kota, Departemen Dalam Negeri, 6-7 Juni 1994.

McAuslan, Patrick. Urban Land and Shelter for the Poor (London, Washington: Earthscan, 1985)

Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum (Yogyakarta: Liberty, 1991)

Rivkin, Malcolm D. "Intervention through Direct Participation," dalam Urban Land Use Policy: Issues and Opportunities, penyunting Harold B. Dunkerley (Washington: Oxford University Press, 1983)

Sugandhy, Aca. "Dasar-dasar Pemikiran Penyusunan RUU tentang Penataan Ruang," dalam Prosiding Peringatan 30 Tahun Pendidikan Planologi di Indonesia: PLANO 30, penyunting Pradono (Bandung: Teknik Planologi ITB, 1991)

Syahbana, Joesron Alie. Sejarah Perkembangan Hukum Pranata Perencanaan Kota (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1990)

Todd, Eric C. "The Quashing and Attacking of Municipal By-laws," The Canadian Bar Review 38, 1960, hlm. 197-215

Winarso, Haryo. The Legal and Administrative Framework of Urban Development Planning in Indonesia: A Desk Study of Yogyakarta. Thesis M.Eng. (Bangkok: Asian Institute of Technology, 1988)

Zulkaidi, Denny. Towards a Comprehensive Urban Planning Regulatory Framework for Indonesia: A Comparative Study between Indonesia and Ontario-Canada. Penelitian MUP (Montreal: McGill University, 1995)

Downloads

How to Cite

Zulkaidi, D. (1995). Meninjau Kembali Persoalan Hukum Kerangka Peraturan Penataan Ruang Kota Di Indonesia. Journal of Regional and City Planning, 6(17), 8-16. Retrieved from https://journals.itb.ac.id/index.php/jpwk/article/view/4412

Issue

Section

Research Articles