KAJIAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN TANGERANG

Abstract

Abstrak: Sampah merupakan masalah yang dihadapi di hampir seluruh Negara di dunia termasuk Indonesia. Salah satu faktor yang mempengaruhinya yakni jumlah penduduk yang sangat tinggi. Wilayah studi dalam laporan ini yakni Kabupaten Tangerang, dengan total penduduk pada tahun 2014 mencapai 3.264.776 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, dan gaya hidup masyarakat telah meningkatkan jumlah timbulan sampah, jenis, dan keberagaman karakteristik sampah. Untuk itu perlu ada penanganan yang dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif terhadap kesehatan dan gangguan kelestarian fungsi lingkungan akibat sampah. Hal ini tidak terlepas dari hal penyediaan sarana dan prasarananya, oleh sebab itu dalam laporan ini akan dievaluasi terkait sarana prasarana yang dibutuhkan dimulai dari penanganan di sumber hingga ke tempat pemrosesan akhir. Kondisi pengelolaan sampah Kabupaten tangerang saat ini yakni 60% warga tidak memiliki wadah sampah, sistem pengumpulan sampah dominan tidak ada karena jumlah TPS yang ada sangat minim. Sehingga tidak adanya reduksi sampah dan sistem pengelolaan hanya kumpul angkut buang. TPA Jatiwaringin sebagai TPA yang menampung sampah Kabupaten Tangerang masih menggunakan metoda open dumping dengan fasilitas TPA yang sangat minim. Tidak adanya proteksi lingkungan dan manajemen landfill dengan baik berdampak pada usia layan pakai TPA dan wilayah sekitar TPA. Untuk mencapai universal akses 100-0-100 maka pada tahun 2019 diperlukan pengadaan 760.928 set bin, 159 TPST, penambahan 487 truk sampah, dan optimalisasi TPA dengan berpedoman pada peraturan menteri pekerjaan umum tentang penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga. Dengan pengadaan sarana prasarana tersebut, usia layan pakai TPA meningkat 1 tahun 26 hari. Selain rekomendasi teknis penanganan sampah yang ada harus ditunjang oleh berbagai aspek yakni pembiayaan dengan konsep sunsidi silang, regulasi terkait peraturan pengelolaan sampah, kerjasama dan koordinasi antar instansi terkait, serta peningkatan peran serta dan partsipasi masyarakat. Biaya satuan pengelolaan sampah yang dibutuhkan untuk perbaikan penanganan sampah Kabupaten Tangerang sejumlah Rp. 439.381/ton (tanpa depresiasi).

Kata kunci : pengelolaan sampah, kabupaten tangerang, universal akses, TPA, biaya satuan.

Abstract: Waste is a problem faced in almost all countries in the world including Indonesia. One of the factors that influence it is the high number of the Indonesian's resident. The study area in this report are Tangerang District, with a total population in 2014 reached 3,264,776 inhabitants. Increasing population, changes in consumption patterns and lifestyles of people have increased the amount of generated waste, types and diversity of characteristics of the waste. For that we need immediate treatment that is done to minimize negative impacts on health and disruption of environment preservation function that caused by the waste. This is not apart from the provision of facilities and infrastructure, therefore, this report will be evaluated relating the infrastructure needed start from the handling at the source until to the landfill. Tangerang regency waste management conditions nowadays is that 60% of citizens do not have waste containers, dominant waste collection system does not exist because the number of polling stations was minimal. Therefore, no waste reduction and management systems just piling-haul-waste. Jatiwaringin landfill as landfill to accommodate the trash of Tangerang District that still use the method of open dumping with minimum landfill facilities. The absence of environmental protection and a good landfill management, have an impact on the usability age of landfill and the area around the landfill. To achieve universal access of 100-0-100 then by 2019 required the procurement of 760.928 sets bin, 113 TPST, adding 127 dump truck, and optimization of the landfill based on the public works minister regulations concerning implementation of infrastructure and waste facility in the handling of household waste and similar household waste. With the provision of means of the working paper, landfill disposable age (usability age) increased the service life of 1 year 26 days. In addition to technical recommendations of waste handling that is to be supported by the various aspects of the financing with the concept 'cross subsidy', regulations related to regulation of waste management, cooperation and coordination among relevant agencies, as well as increased participation and of participation of society. The unit cost of waste management is needed Rp. 439.381 / ton (without depreciation).

Keywords: waste management, Tangerang district, universal access, TPA, unit cost