Studi Pendapat Publik dalam Penganggaran Operasi, Pemeliharaan dan Manajemen Sumber Daya Air
DOI:
https://doi.org/10.5614/jts.2014.21.2.4Keywords:
Penganggarn OP&M, Faktor-faktor pembebanan biaya.Abstract
Abstrak. Hubungan antara anggaran Operasi, Pemeliharaan dan Manajemen (OP&M) dengan kemampuan system sumber daya air untuk mencapai kinerja yang tinggi sudah menjadi perhatian dalam pengelolaan sumber daya air. Pada saat ada keterbatasan dana, maka akan mengakibatkan satu atau beberapa kegiatan tidak dapat dikerjakan, dan pengelola harus memilih prioritas kegiatan OP&M. Pengelola mempunyai pertimbangan masing-masing di dalam menentukan prioritas kegiatan tersebut. Salah satu sumber dana untuk pengelolaan sumber daya air adalah biaya jasa pengelolaan sumber daya air (BJP-SDA), yaitu biaya kontribusi dari para penerima manfaat, sehingga diperlukan identifikasi penerima manfaat dan faktor-faktor pengaruh kecukupan dana OP&M. Identifikasi dilakukan melalui pendapat publik yaitu penilaian obyektif dari pakar pengelolaan sumber daya air melalui kuesener.Kuesioner ini menyoroti dan menyelidikai rincian biaya OP&M, prioritas kegiatan dan biaya jasa pengelolaan sumber daya air. Berdasarkan identifikasi terhadap penerima manfaat yang diharapkan ikut menanggung biaya pengelolaan sumber daya air dapat disimpulkan bahwa: pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumber daya air sudah memahami bahwa biaya menjadi tanggung jawab bersama.Abstract. The relation between Operation, Maintanance and Management OM&M funding and the ability of water resources system to achieve high performance became attention in water-resources management. When there is fund limitation, one or some activities can not be conducted, and organizer must selects activity priority of OM&M. Every organizer have consideration by it self in determining activity priority. One of the fund sources for the water resources management is the service cost of water resources management, that is contribution expense from beneficiaries, then identification of beneficiaries and influence factors to fund sufficiency OM&M are needed. Identification through public opinion, that is objective assessment of water resource management expert by giving questionnaires. This questionnaires was to highlight and investigate the breakdown of OM&M expenditure, expenditure priorities, service charge. Base on the identification toward beneficaries who are expected to cover the water resources management cost, it can be summarized that other parties who have an interest in water resources management have already understood that the cost is a collective responsibility.
References
Arif, S.S., 2002, Manajemen Aset Irigasi dan Pembiayaan Lokal dalam Konteks Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan irigasi (PKPI), Denpasar Bali: Proceeding of The Workshop Asset Management For Hydraulic Infrastruktur, pp.29-47.
Easter, K.W., dan Liu, Y., 2005, Cost Recovery and Water Pricing for Irrigation and Drainage Projects, World Bank: Agriculture and Rural Development Discussion Paper 26.
Mulyono, A.T., 2007, Model Monitoring dan Evaluasi Pemberlakuan Standar Mutu Perkerasan Lentur Jalan Nasional dan Propinsi Berbasis Pendekatan Sistemik, Semarang: Disertasi Doktor Teknik Sipil Universitas Diponegoro.
Nazir, M., 2003, Metode Penelitian, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
Roger, P., Silva, R., and Bhatia, R., 2002,Water is An Economic Good: How to Use Prices to Promote Equity, efficiency, and sustainability, Water Policy 4 (2002), Elsevier Science Ltd, pp.1-17.
Sangkawati, S., 2009, Faktor-faktor Pemulihan Biaya Pengelolaan sumber Daya Air, Media Semarang: Komunikasi Teknik Sipil, Tahun 17 Nomor 3, ISSN: 0854-1809, BMPTTSSI.
Sangkawati, S., 2010, Meningkatkan dan Mempertahankan Tingkat Layanan Prasarana Air, Semarang: Media Komunikasi Teknik Sipil, Tahun 18 Nomor 1, ISSN: 0854-1809, BMPTTSSI.
Shatanawi, M., and Naber, S, 2011, Valuing Water from Social, Economic and Environmental Perspective, Dialogues on Mediterranean Water Challenges: Rational Water Use, Water Price Versus Value and Lessons Learned from The European Water Framework Directive, Options Mediterrannees.
Sjarief, R., 2002, Konsep dan Peran Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah dalam pengelolaan Aset Prasarana dan Sarana Sumberdaya Air, Denpasar Bali: Proceeding of The Workshop Asset Management for Hydraulic Infrastruktur, pp.29-47.
Supardi, 2009, Model Pengelolaan Irigasi Memperhatikan Kearifan Lokal, Semarang: Disertasi Doktor Teknik Sipil Universitas Diponegoro, tidak dipublikasikan,.
-------- ,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 (UU RI Nomor 7 Tahun 2004), Tentang Sumber Daya Air.
---------, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 (PP RI Nomor 42 Tahun 2008), Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.
