PENDAFTARAN DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU TERHADAP PENGEMBANGAN INDUSTRI TEKNOLOGI ELEKTRONIKA INDONESIA

Authors

  • Sudjana Sudjana Padjadjaran University

Keywords:

Registration, Intergrated Circuit Layout Design, Electronics Technology Industry

Abstract

Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan kepada pendesain yang  melakukan pendaftaran, sehingga  apabila pemilik desain tidak melakukan pendaftaran, maka berarti tidak mendapat perlindungan hukum.  Kajian ini bertujuan untuk menentukan   sistem pendaftaran yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkut Terpadu. Teori yang digunakan adalah teori  tentang Kekayaan Intelektual, sedangkan metode yang digunakan adalah yuridis normatif  yaitu mengkaji  bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil temuan menunjukan bahwa permohonan pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak dilakukan dilakukan pemeriksaan substantif hanya administratif  saja.  Selanjutnya, belum ada  pendaftaran untuk mendapatkan  Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu  karena kualitas sumber daya manusia atau kurangnya kesadaran hukum pendesain, sehingga dapat disimpulkan bahwa ketentuan tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu secara  yuridis sosiologis belum merealisasikan pengembangan industri teknologi elektronika di Indonesia.

References

Ade Maman Suherman. (2002). Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global.Jakarta: Ghalia Indonesia.

Arief Budiman, Kamus Istilah Elektronika, tanpa penerbit dan tahun.

Dewi Astutty Moctar. (2001). Perjanjian Lisensi Alih Teknologi dalam PengembanganTeknologi Indonesia. Bandung: Alumni.

Dong-Sung Cho dan Hwy-Chang Moon.(2003). From Adam Smith to Michael Porter : Evolusi Teori Daya Saing. Jakarta: Salemba Empat.

Helianti Hilman (tanpa tahun). Optimalisasi Pemanfaatan Sistem HKI dalam Menyusun Strategi Usaha Menghadapi Kompetensi Global, Kantor Manajemen HKI Institut Teknologi Bandung, Makalah.

Ita Gambiro.(1981). Pemindahan Teknologi dan Pengaturannya dalam Peraturan Perundang-undangan. Jakarta: Bina Cipta.

Gunawan Widjaja. (2001). Seri Hukum Bisnis: Lisensi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Otje Salman. (1989). Beberapa Aspek Sosiologi Hukum. Bandung: Alumni.

Rachmadi Usman. (2003). Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual. Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia. Bandung: Alumni.

Rahadi Ramelan. (29 April 1999). Hak Atas Kekayaan Intelekual Dalam Era Globalisasi, Makalah untuk Temu Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung.

Richad Mengko dan Heliati Hilman (1997). Kesiapan sektor Mikroelektronika Indonesia dalam Menghadapi Sistem HKI Global, Makalah untuk seminar tentang Kesiapan Indonesia dalam Memasuki Era Perdagangan Bebas : Menyongsong Lahirnya UU Rahasia Dagang, DTLST, dan Desain Industri, Hotel Horison, Bandung.

Ronny Hanitijo Soemitro.(1990). Hukum dan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi di dalam Masyarakat, Pidato Pengukuhan pada Upacara Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar tetap pada Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.

Ruslan Saleh. (tanpa tahun). Seluk Beluk Praktis Lisensi, Jakarta : Sinar Grafika.

Sudjana. (2017). Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Keni Media : Bandung

Sunaryati Hartono. (1982). Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia. Cetakan Pertama. Bandung: Binacipta.

WIPO. Backgroud Reading Material on Intellectual Property yang diterbitkan oleh

Ny. Kuswantyo Tami Haryono. (1995/1996) . Pengembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Hukum Teknologi dan Informatika. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI.

Ruslan Saleh. (tanpa tahun). Seluk Beluk Praktis Lisensi. Jakarta: Sinar Grafika.

UNCTC. ( 1987).Transnational Corporation and Technology Transfer : Effect and Policy issues, New York.

UNIDO, (tanpa tahun) Guideline for evolution on Transfer of Technology Aggrement of Development and Transfer Technology. Series 12. United nation. New York.

WIPO. (1977). Licensing Guide for Developing Countries. Geneva.

Ditjen KI. (2004). Membangun usaha kecil-menengah berbasis Pendayagunaan Sistem Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta: Departemen Kehakiman dan HAM RI.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing The World Trade Organization).

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Asing.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik (Optical Disc).

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan.

Agreement Establishing The World Trade Organization, Marakesh. 15 April 1994. Trade Related Aspects of Intellectual Property Right, Including Trade in Counterfeit Goods.

Berne Convention for Protection of Literary and Artistic Work 1971.

Paris Convention for the Protection of Industrial Property of March 20, 1883, as resived at Brussels on December 14, 1900, at Washington on June 2, 1911, at The Hague on November 6, 1925, at London on June 2, 1934, at Lisbon on October 31, 1958, and at Stockholm on July 14, and as Amended on September 29, 1979.

Treaty Washington. 1984 (Treaty on Intellectual Property in Respect on Integrated Circuit, IPIC).

Black's Law Dictionary

Published

2020-12-31

Issue

Section

Articles