Kajian Sistem Operasi Tersinergi Bakamla sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan

Abstract

Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai UU  no 32 tentunya Badan Keamanan Laut Indonesia  yang merupakan  revitalisasi dan penguatan kapasitas  kelembagaan dari Badan Koordinasi Keamanan Laut perlu pola pelaksanaan operasi bersama keamanan laut dimana Gelar Kekuatan operasi Bersama Kamla yang selama ini dilakukan apakah sudah sesuai dengan banyaknya jenis  kejadian yang terjadi di wilayah perairan yuridiksi Indonesia baik itu pelanggaran bahkan kecelakan laut.