KONSEP PERWAKILAN DI DAERAH UNTUK PENGAMANAN LAUT SEIRING IMPLEMENTASI MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (MDG’s)
Abstract
The Indonesia’s Presidential Decree No. 81 on the revitalization of the maritime Safety Agency (MSA) states that this agency’s main tack and function is to coordinate the policymaking concerning the integrated safety opeations. This task and function is based on the sustainable development pronciples and the goals of the Indonesia people’s welfare. In relation to the task and function, MSA sets up its regional representative councils in three different sea water territories of Indonesia’s islands.References
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
UU No. 32 Tahun 1992 tentang Ruang;
Peraturan Ketua Badan Koordinasi Keamanan Laut Nomor PER / 01 / Ketua / Bakorkamla / 10 / 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut;
RPJM Tahun 2004 - 2009;
Keputusan Mentri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.10 / MEN / 2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu.
Buku Putih Dephan 2006, website: http//www.dephan.go.id.
